Dampak Pengangguran di Indonesia, Apa Usaha dan Kiat Pemerintah Dalam Menanggulanginya?

Usaha Pemerintah Dalam Menangani Masalah Pengangguran di Indonesia

Conten Generated by AI

 

Bagaimana Kondisi Penganguran di Indonesia di Tahun 2025?


    Berbagai faktor menjadi penyebab utama dari PHK massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025. Perlambatan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, menjadi salah satu faktor pendorong utama. 
    Selain itu, persaingan yang semakin ketat antar kawasan dalam menarik investasi juga turut berkontribusi terhadap PHK, terutama di sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Beberapa perusahaan juga terpaksa melakukan relokasi usaha ke daerah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau bahkan ke luar negeri demi menjaga daya saing.
    Tidak sedikit pula perusahaan yang mengalami kerugian atau bahkan terpaksa menutup usahanya akibat penurunan permintaan pasar. Langkah efisiensi perusahaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar juga menjadi alasan umum dilakukannya PHK. Bahkan, beberapa perusahaan terpaksa melakukan PHK sebagai akibat dari kebangkrutan atau pailit.
    Selain faktor-faktor ekonomi, perubahan kondisi dan selera pasar juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan PHK. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kemajuan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI), juga berpotensi menjadi faktor penyebab PHK dalam jangka panjang karena menggantikan beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia.   
    Kondisi pasar kerja yang sulit ini tentu berdampak pada ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja bagi para pencari kerja dengan latar belakang dan keterampilan yang beragam. Data menunjukkan bahwa banyak lulusan baru yang dianggap kurang memiliki pengalaman kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Persyaratan pendidikan masih seringkali menjadi kriteria utama dalam proses rekrutmen. Keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja mungkin tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar global.     
    Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara keterampilan yang ditawarkan oleh pencari kerja dan keterampilan yang dicari oleh pemberi kerja.   

    Berdasarkan analisis data dan tren pasar kerja Indonesia pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa jenis pengangguran yang dominan saat ini kemungkinan besar merupakan kombinasi antara pengangguran siklis dan pengangguran struktural.
    Maraknya PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri, terutama manufaktur, sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi global dan domestik, serta adanya perusahaan yang mengalami kebangkrutan.Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan penurunan permintaan pasar merupakan indikasi kuat adanya pengangguran siklis.  memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya operasional, dan salah satu langkah yang sering diambil adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.   
    Di sisi lain, keterbatasan lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang dan keterampilan para pencari kerja, terutama di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan persaingan global yang semakin ketat, menunjukkan adanya masalah pengangguran struktural.menyebabkan adanya ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja yang baru. Lulusan baru yang dinggap kurang pengalaman juga menambah kompleksitas masalah pengangguran struktural ini.   
Dengan demikian, kombinasi kedua jenis pengangguran ini menciptakan tantangan yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Apa Dampak Pengangguran bagi Perekonomian dan Masyarakat?


    Pengangguran massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025 memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat secara luas.
    Dari sisi ekonomi makro, hilangnya pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja tentu akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan karena berkurangnya pendapatan. Penurunan daya beli ini pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
    Dari sisi sosial, pengangguran massal dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan karena hilangnya sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga. Tingkat pengangguran yang tinggi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial karena adanya frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari penggantinya.
    Kehilangan pekerjaan juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu yang terdampak, seperti munculnya kecemasan dan depresi akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan.   


Apa Usaha dan kiat Pemerintah Indonesia Menanggulangi Masalah ini?

    Dikutip dari laman Kemnaker RI, Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program untuk mengatasi masalah pengangguran, antara lain diantaranya:
  • program Kartu Prakerja :
    program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan peluang kerja bagi para pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK. , terdapat berbagai program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini dianggap efektif dan berhasil ketika Indonesia dilanda COVID-19 lalu.
  • program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) :
    program ini sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena PHK dengan memberikan bantuan dukungan dana tunai selama 6 bulan serta fasilitas konsultasi dan lowongan kerja melalui aplikasi SIAPKerja. 
  • Aplikasi SIAPKerja :
    aplikasi yang dibuat ditujukan untuk memberikan akses layanan lowongan kerja, pelatihan dan konsultasi pagi pencari kerja.

    Meskipun berbagai program telah diimplementasikan, situasi pengangguran yang masih menantang pada tahun 2025 menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas program-program tersebut dan perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terukur.

    pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih komprehensif dan terukur, dengan fokus pada peningkatan investasi, penguatan pelatihan keterampilan, dukungan bagi UMKM dan kewirausahaan, peningkatan akses informasi pasar kerja, penguatan dukungan sosial, dan pendorong inovasi teknologi yang menciptakan lapangan kerja baru:

    Beberapa rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam memberikan solusi bagi masalah pengangguran di Indonesia dapat berupa:
    1. Peningkatan Investasi pada Sektor Strategis:
        Pemerintah perlu mendorong investasi pada sektor-sektor industri yang memiliki potensi
        pertumbuhan tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, terutama sektor-sektor 
        yang memiliki daya saing global dan berorientasi ekspor. 
    2. Penguatan Program Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan:
        Program pelatihan vokasi dan upskilling/reskilling perlu diperkuat dan disesuaikan dengan
        kebutuhan industri masa kini dan masa depan, termasuk keterampilan yang relevan dengan   
        perkembangan teknologi seperti digitalisasi dan otomatisasi. Kerjasama dengan industri dan
        lembaga pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan relevansi kurikulum pelatihan.   
    3. Dukungan bagi UMKM dan Kewirausahaan:
        Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan memiliki peran penting dalam
        menciptakan lapangan kerja alternatif. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar
        dalam bentuk akses permodalan, pelatihan manajemen, dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM dan
        para wirausahawan.   
    4. Peningkatan Akses Informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Karir:
        Para pencari kerja membutuhkan akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai lowongan
        pekerjaan, persyaratan keterampilan, dan tren pasar kerja. Layanan bimbingan karir dan konseling
        juga perlu diperluas untuk membantu mereka dalam merencanakan karir dan meningkatkan
        keterampilan mencari kerja.   
    5. Penguatan Jaringan Dukungan Sosial dan Psikologis:
        Kehilangan pekerjaan dapat memberikan tekanan psikologis yang besar bagi individu dan
        keluarga. Pemerintah perlu memperkuat jaringan dukungan sosial dan menyediakan akses ke
        layanan konseling dan dukungan kesehatan mental bagi para penganggur. 
    6. Mendorong Inovasi dan Adaptasi Teknologi yang Menciptakan Lapangan Kerja Baru:
        Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan teknologi
        yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor-
        sektor yang menjanjikan.

     Kita harap dan seyogyanya ikut mengawal jargon dan janji pemerintahan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming beserta jajaran kabinetnya untuk memenuhi janjinya bagi tersedianya cukup lapangan kerja untuk para pencari kerja dan pengangguran di tahun 2025 ini, serta siapnya infrastuktur layanan dan aplikasi yang mendukung program-program yang diluncurkan agar benar-benar terasakan manfaat dan optimalitasnya bagi para pencari kerja.

     Lalu bagaimana ketika kita menganggur? Apa yang bisa kita lakukan sehingga masa menganggur itu bermanfaat? Hal ini akan kita bahas pada artikel yang lain.